MEMBANGUN CARUBAN DIMULAI DARI DESA

Tidak terpikir untuk kembali ke desa tempat dilahirkan setelah sekian lama berdomisili di kabupaten Subang. Namun, setelah melihat persoalan kemiskinan di kampung halamannya, berbekal tekad meski sempat kebingungan, ia memutuskan untuk kembali ke desa. Tepatnya di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Caruban Madiun. Tujuannya satu, membangun daerahnya kembali. Itu mungkin yang bisa menggambarkan perjalanan salah satu penggerak, Saad Sholaidin alias Kang Robert, yang juga anggota Perkumpulan Alha-Raka dalam menginisiasi gerakan rakyat di Caruban-Madiun.

Desa Bangunsari terbagi menjadi dua dusun, yakni Dusun Kayo dan Dusun Tompowijayan. Dusun Kayo terletak sebelah utara yang memiliki areal persawahan cukup luas, sedangkan Dusun Tompo Wijayan tidak memiliki lahan persawahan. Kebanyakan mata pencahariannya adalah pedagang dan jasa sebagai sektor produksinya.

Kondisi masyarakat Tompowijayan sangat memprihatinkan. Pendapatan setiap bulannya di setiap kepala keluarga (non PNS dan pedagang besar) berkisar antara Rp 150 ribu sampai Rp 450 ribu dengan tanggungan beban keluarga berjumlah antara 2 sampai 6 orang dewasa. Pendapatan yang cukup kecil ini, didapat dengan profesi beraneka ragam, mulai dari pedagang kue sampai pencari ikan di sungai dan waduk-waduk sekitar. Setiap harinya untuk memperoleh tambahan nabatinya rata-rata masyarakat sekitar memanfaatkan sungai dan waduk untuk mendapatkan ikan, sebab untuk membeli ikan mereka tidak cukup biaya apalagi untuk menyekolahkan anak lebih tinggi, dalam hal ini jelaslah tidak mungkin.

Membangun Karang Taruna Permadani

Awalnya dari rumahnya sendiri, penggerak membangun Karang Taruna Permadani, untuk menginisiasi kelompok muda yang selama delapan (8) tahun fakum. Dari kelompok itu kemudian ada keberhasilan kecil yang diraih tentang penanganan demam berdarah. Mereka mengirim surat kepada ketua RW 5 untuk mensepakati perlunya foging secara gratis. Surat tersebut ditanggapi dan berhasil. Dari titik awal inilah ada semacam kepercayaan untuk memandatkan kepada para pemuda untuk mendirikan organisasi.

Dari situ, penggerak mencoba mengumpulkan pemuda-pemuda untuk membentuk organisasi kepemudaan. Pada waktu itu lahirlah Karang Taruna Permadani, singkatan dari Persatuan Masyarakat Damai dan Indah. Banyak ide dan inovasi yang muncul dari para pemuda, seperti adanya radio komunitas, buletin Kartar, dan produk telur aneka rasa.

Akhirnya pemuda dusun lain juga tidak mau ketinggalan. Salah satunya adalah kelompok muda Tompowijayan. Kelompok ini merupakan kumpulan anak muda yang memiliki tekad bersama untuk memajukan lingkungan sekitar. Mereka yang sebelumnya tidak berpikir tentang kemajuan desa, sekarang mulai berkelompok. Melalui momentum Agustus-an, secara bersama-sama mereka mengorganisir perayaan hari kemerdekaan. Mereka juga melakukan deklarasi kelompoknya untuk berkomitmen dalam menyelesaikan problem masyarakat secara bersama. Maka, mereka merancang pertemuan rutin mingguan untuk membahas persoalan dan saling berbagi ide-ide kreatif antar pemuda disekitarnya.

Mendorong Pedagang Pasar Sayur Berkoperasi

Jumlah pedagang Pasar Sayur Bangunsari Caruban Madiun mencapai 300 orang dengan latar belakang ekonomi yang sebagian besar lemah dan hampir 60 persen dari mereka terjerat rentenir. Bahkan yang paling fantastis satu pedagang bisa terjerat sampai 5 hingga 8 rentenir, tak ayal hasil bekerja setiap harinya hanya dapat memenuhi bunga pinjaman saja.

Fakta tersebut menjadi masalah yang biasa dihadapi sehari-hari oleh para pedagang. Hal ini akibat tidak adanya perhatian pemerintah terhadap keberadaan para pedagang. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para rentenir yang bergerak di perbankan gelap atau istilah pasar setempat bank clurut. Dampak serius yang terjadi banyaknya para pedagang yang kehabisan modal di tengah jalan karena bunga pinjaman sangat tinggi. Semisal, ada pedagang yang meminjam sejumlah Rp 100 ribu ke rentenir, maka pedagang akan menerima Rp 90 ribu. Pinjaman tersebut harus dikembalikan selama satu bulan dengan jumlah Rp 125 ribu rupiah. Dalam tempo yang telah ditentukan tersebut, jika pedagang tetap tidak bisa mengembalikan maka akan muncul bunga tambahan yang semakin lama semakin melambung tinggi, hingga bisa mencapai Rp 1 juta lebih.

Menanggapi persoalan rentenir, menurut Marjono, mandor dan pencatat beberapa barang yang datang ke Pasar Sayur Caruban, bahwa perlu dipikirkan pentingnya kebersamaan untuk menghadapi persoalan tersebut. Dan harus ada tindakan tegas dari kepala pasar sayur Caruban terhadap praktek rentenir yang sudah merajalela puluhan tahun. “Dari pihak Dinas harus memanggil dan membuat perjanjian dengan para rentenir agar tidak menekan dan memberlakukan bunga yang sangat tinggi. Langkah tersebut sangat bagus, untuk mengingatkan para pedagang dan pihak pasar lainnya agar bersikap tegas,” kata Mas Marjono yang biasa dipanggil Mas Brewok.

Dari latar belakang persoalan kebutuhan pinjaman untuk modal, penggerak memfasilitasi beberapa pedagang untuk membuat forum bersama. Sebagai ajang bertemu antar pedagang sayur untuk menjembatani persoalan-persoalan yang muncul dalam perdagangan. Setelah inisiatif tersebut ditawarkan kepada para pedagang sayur lainnya ternyata direspon bagus. Pada pertemuan awal disepakati membentuk Majelis Pengajian yang dijadwalkan akan bertemu setiap bulan sekali. Tujuannya selain membicarakan tentang pengetahuan keagamaan dan membina ketakwaan para pedagang, forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas permasalahan para pedagang sehari hari, terutama kebutuhan permodalan.

Melalui majelis ini, para pedagang sayur belajar tentang koperasi. Pemahaman yang keliru tentang koperasi berusaha dijelaskan oleh penggerak. Dari bunga yang kecil, jaminan yang tanggung renteng, serta iuran rutin yang sangat tidak memberatkan anggota dan dianggap sebagai tabungan. Dan yang paling pokok, bahwa laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) beserta iuran akan kembali sepenuhnya kepada anggota.

Teknisnya, setelah pengajian usai, kemudian dilanjutkan diskusi oleh para penggerak Pasar Sayur Caruban. Pertemuan ini dihadiri oleh Agus Joyo, selaku satpam pasar dan penggerak para pedagang. Menurut Agus, agar selalu guyub dan rukun, perlu suatu wadah untuk meramu kebersamaan antar pedagang sayur. Dan adanya Majelis Pengajian adalah salah satu solusi kongkrit melawan ketidakadilan para rentenir.

Selain itu, ia juga menganjurkan kepada semua pedagang agar lebih hati-hati dalam meminjam uang untuk modal. Untuk itu Agus memberikan solusi terbaik kepada pedagang untuk meminjam modal kepada Koperasi Pasar Sayur yang disesuaikan kebutuhan. Sebenarnya pihak pasar sudah mengusahakan agar para pedagang lebih memilih koperasi dalam mengajukan permodalan. Namun dari dulu yang meminjam modal hanya sebagian kecil dari anggota pasar sayur caruban, dan yang lainnya masih minim pengetahuan tentang koperasi akan manfaat dan hasilnya.

Tersebarnya informasi yang keliru sudah lama diterima oleh pedagang tentang koperasi sehingga muncul prasangka tidak baik. Adanya syarat yang memberatkan untuk menjadi anggota koperasi, urusan untuk meminjam uang yang njlimet, sampai pada setiap anggota harus memiliki jaminan untuk meminjam uang di koperasi. Sedangkan jika ke rentenir maka tidak demikian, artinya meskipun bunga tinggi tetapi persyaratan tidak ada dan lebih mudah mengaksesnya.

Perempuan Bangunsari Mendirikan Koperasi

Proses perencanaan berdirinya koperasi sudah dimulai sejak bulan Januari 2008, namun hanya sebatas pembicaraan biasa antar pedagang ketika sedang menunggu pembeli. Niat tersebut kian mantap tatkala Ibu Nur Syamsiah juga turut mendukung gagasan para pedagang kecil tersebut untuk berhimpun melawan para renternir. “Semangat ibu-ibu untuk mengembangkan diri memang perlu didukung penuh oleh berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan sampai pada pihak Dinas Perkoperasian. Jika semua pihak tersebut sepakat berarti langkah kemandirian masyarakat akan semakin tercipta,” tutur Bu Nur yang terpilih menjadi ketua Koperasi Perempuan Anggrek Indah (KPAI).

Bertempat di rumah H. Jayadi, tepatnya di Jalan Anggrek, mereka mengadakan pertemuan mendirikan koperasi. Pada tanggal 17 Februari 2008 diadakan rapat anggota pertama untuk menentukan nama koperasi. Koperasi ini akan mereka jadikan alat perjuangan di bidang ekonomi yang selama ini dikuasai oleh bank clurut ketika mereka membutuhkan modal.

Memutus mata rantai renternir, memang harus dimulai dari akarnya. Hal ini diakui Nur, usai pelaksanaan pemilihan pengurus. Dari latar belakang persoalan ekonomi yang sama, yakni selaku pedagang kecil yang selalu saja mempunyai keluhan persoalan modal. Mereka tidak tahu mau kemana meminjam uang jika semua sanak saudara juga mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Tawaran dari pihak bank clurut pun diterima dengan berat hati karena kalau sampai tidak berjualan maka pelanggan yang sudah lama menjadi konsumen tetap akan beralih pedang.

Ibu Suyatmi salah satu pedagang gorengan tempe mengaku sempat mempunyai masalah yakni, kesulitan membeli kedelai saat harganya naik. Namun meski tidak mempunyai uang ia tidak pergi ke renternir, sebisa mungkin ia berusaha menolaknya. Beberapa persoalan tersebut kemudian dibicarakan antar tetangga. Akhirnya salah satu dari mereka mempunyai ide untuk berkumpul dan membuat wadah untuk saling membantu. “Awalnya sih agak ragu ada yang mau apa tidak, namun setelah diberitahu Kang Saad, anggota FBMC tentang keuntungan memiliki koperasi maka banyak ibu-ibu yang tertarik,” terang Luluk Halimatusa'diah, yang saat ini menjadi Bendahara KPAI.

Dari sinilah, sebanyak 25 perempuan memutuskan bergabung menjadi anggota koperasi. Padahal dari perencanaan pertengahan bulan Februari, hanya sebanyak 15 orang. Ini membuktikan sebenarnya banyak orang yang mempunyai keinginan untuk mandiri. Saat ini, hampir setahun Koperasi Perempuan Anggrek menjalankan aktifitasnya. Selama itu belum ada kendala yang berarti, bahkan perhatian pemerintah mulai ditujukan kepada kelompok perempuan ini dengan menawarkan berbagai program. “Kami telah merasakan manfaatnya berkoperasi. Apalagi saat ini banyak sekali tawaran dari pemerintah mengenai permodalan. Tinggal kita memilih saja sekiranya mana yang paling menguntungkan. Bahkan rencananya ada pula dana hibah yang disumbangkan untuk kelompok kita,” Kata Nur Samsiah, Ketua KPAI, bangga.

Forum Bersama Kuatkan Kelompok-Kelompok di Caruban

Kerja pengorganisasian yang dilakukan Kang Robert di Caruban sejak awal 2006 hingga akhir 2008, bisa dilihat dari adanya kelompok-kelompok masyarakat di desa yang menjadi solid. Tidak hanya kelompok muda yang semakin kuat, tetapi juga kelompok perempuan, pedagang pasar, petani pinggir hutan, dan puluhan kelompok lainnya. Mereka tergabung dalam satu organisasi aliansi yang diberi nama Forum Bersama Membangun Caruban, disingkat FBMC. Forum ini dideklarasikan pada 21 Januari 2007 dengan nama awal Perhimpunan Masyarakat Caruban (PMC) yang anggota sebanyak 8 kelompok.

Pada tahun 2008 PMC yang berubah nama menjadi FBMC mengalami perkembangan pesat. Jumlah anggotanya bertambah sekitar 24 kelompok yakni; KPAI (koperasi perempuan ) Tompowijayan Bangunsari, Kartar Permadani Bangunsari, Paguyuban Parkir RSUD Panti Waluyo, Kelompok Pengajian Tompowijayan, Kelompok ibu-ibu PKK/ Dasawisma RT 07, Kelompok Jama'ah Ibu-Ibu di Lingkungan Tompowijayan, Kelompok Ternak Kambing Pandean, Kelompok Raung Muda Mejayan, Kelompok Kartar Pandean Timur, Jama'ah Albarzanji Caruban, Rumah Baca 'Iqro” Bangunsari, Sinoman Gempol-Ngampel, Kelompok Ternak Ikan Lele Klecorejo, LMDH Dawuhan Pilangkenceng, LMDH Luworo Pilangkenceng, Pemuda Gereja, Jama'ah Yasin Fafiru Ilallah, Karang Taruna Kaligunting, Kelompok Desa Siaga Kaligunting, Kelompok Ikan Kayo, Kelompok Parkir Pasar Sayur, Kelompok Kembang Bowo, Karang Taruna Kaibon, dan Kartar Pandan Sari.

Juga ada beberapa kelompok yang saat ini belum bergabung yaitu; Kelompok Ikan Lele Porong Mejayan, Paguyuban Taman Asri Bangunsari, Kartar Krajan Tengah, Kelompok Muda Sukorejo, Kelompok Pemulung Caruban, Kelompok Kawulo Alit Caruban, dan Paguyuban Parkir Stasiun Caruban.

Mendorong ADD untuk Rakyat

Semangat para pemuda Caruban untuk membangun daerahnya tidak akan surut. Berbagai inisiatif terlahir dari kegiatan diskusi dan seminar yang sering mereka lakukan. Pada tanggal 16 Maret 2008 lalu, bersama perwakilan warga Kecamatan Mejayan, mereka mendiskusikan bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Acara diskusi diikuti sekitar 25 orang, dihadiri Camat Mejayan, Sugito S.Sos, sebagai nara sumber, dan seorang tamu kehormatan, Rofiah, sebagai penggiat kerja pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang membagi pengalamannya dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui kelompok koperasi simpan pinjam.

Diskusi ini bertujuan bagaimana masyarakat berpikir tentang pemanfaatan dana ADD sebaik mungkin. Menurut camat Mejayan, pemberdayaan dengan perspektif bantuan pemerintah yang begitu luar biasa harus dibarengi dengan semangat yang luar biasa pula dari masyarakat. Dan perlu dipahami bahwa ADD itu bukan satu-satunya. ADD hanyalah dana stimulan untuk mendorong masyarakat melakukan usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan begitu masyarakat tidak hanya menjadi obyek dari ADD, tetapi juga subyek yang akan menentukan keberhasilan usaha yang dilakukan.

Sebelum ada ADD, diakui Ivan Nur Cahyo, anggota FBMC, warga Desa Pandean Mejayan, bahwa konsep yang sudah dibangun dalam usaha kelompoknya sangat bagus, namun selalu terbentur masalah modal. Ivan yang juga menjadi Sekretaris LPKMK Kelurahan Pandean, berpendapat bahwa ADD menjadi ruang yang sangat besar untuk dikelola secara bersama oleh masyarakat. Dari perencanaan tahun 2006, dia bersama pemuda yang lain membentuk dua kelompok, usaha tempe dan ternak jangkrik. Untuk usaha tempe berjalan satu tahun sampai akhirnya mengalami kendala harga kedelai melonjak. Pada tahun 2007 dengan support dana dari ADD pula mereka membentuk tiga kelompok yakni, usaha telur asin, ternak kambing dan belut. Alhamdulillah yang masih berjalan sampai sekarang adalah kelompok kambing yang disupport dana awal sebesar Rp 3 juta, dan sekarang sudah melebar ke pembelian sapi. Menurutnya, inilah yang bisa dirasakan manfaatnya dari dana ADD yang perencanaanya melibatkan kelompok yang akan menggunakan dana tersebut. Seperti di kelompok pemuda yang sedang mereka bangun, yang kebetulan semua anggotanya adalah para pemuda pengangguran.

Harapan Ivan ke depan, sosialisasi ADD dilakukan lebih terbuka terutama untuk masyarakat desa pinggiran. Selain itu harus ada sistem pengawasan yang tegas sehingga ada proses pembelajaran dan perencanaan yang baik tentang usaha yang dilakukan. Lebih dari itu, harus ada proses pembelajaran (pelatihan) kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan organisasi sehingga warga bisa melakukan usaha dengan mekanisme yang benar. Karena sebenarnya ADD adalah hak rakyat yang sudah seharusnya dikelola dengan baik sehingga nantinya bisa menjadi sumber dana abadi untuk kesejahteraan. Salah satu kegiatan konkritnya adalah digunakan untuk usaha simpan pinjam (koperasi).

Pembelajaran yang menarik dari apa yang dituturkan Rofiah dalam diskusi itu adalah keberhasilan sebuah usaha tidak tergantung dari besar kecilnya uang atau dana yang didapat, tetapi tergantung dari niat, motifasi dan cara berpikir kita. Menurut Rofiah, dukungan dari pemerintah berupa alokasi dana desa yang peruntukannya sebesar 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Pesan Rofiah, “Marilah kita bersama-sama memanfaatkan dana ADD yang memang seharusnya untuk kita. Dan perlu dipahami bahwa tanggung jawab kita untuk mengembalikan bukan semata-mata karena itu dana pinjaman tetapi karena ADD adalah uang kita sendiri yang nantinya akan kita kelola lagi menjadi usaha yang lebih besar untuk kesejahteraan kita”.

Partisipasi Pemuda Membangun Caruban

Ajang diskusi yang tidak kalah penting terjadi pada ”Refleksi 10 Nopember” yang diadakan oleh FBMC. Forum kali ini, mendapat respon cukup baik dari beberapa instansi pemerintah yang diundang pada malam 10 November 2008 itu. Hadir diantaranya, Edy Bintarjo selaku Kabid Ekonomi Bapeda Kabupaten Madiun, Ali Jayadi dari Komisi Pembangunan dan ekonomi DPRD Kabupaten Madiun, Teguh Cahyadi (konsultan Planologi ITN Malang), dan Firdaus Anderson selaku koordinator FBMC. Mereka sengaja diundang untuk membicarakan persoalan masyarakat dengan format lesehan dan nonton bareng film dokumenter Deklarasi FBMC Caruban hasil produksi studio Seni Gerak, Perkumpulan Alha-raka Jombang.

Menurut Edy Bintarjo selaku ahli ekonomi Kota Caruban, tahun ini sangat terbuka kesempatan dan peluang pemuda untuk lebih maju. Apalagi dengan membentuk wadah kelompok, tentunya keberadaan mereka akan diperhatikan oleh semua instansi pemerintah. Hal ini didukung perspektif positif bahwa pemuda dianggap lebih gesit dan terpelajar. Ini harus menjadi cambuk bagi kawula muda untuk terus aktif dan semakin kreatif mengembangkan diri untuk kota kelahiran tercinta. Edy mengaku sangat senang dengan kegiatan pemuda seperti ini, mereka lebih proaktif dalam upaya membangun Kota Caruban. Untuk itulah, mari kita bersama-sama membangun jaringan, jangan hanya mengharap kepada pemerintah dan investor. Tapi dengan daya kreatifitas masyarakat yang cukup tinggi, maka kota Caruban menjadi lebih dinamis, sehingga kebutuhan sosial perekonomian yang beragam dari masyarakat dapat tercukupi.

Bagaimana cara wakil rakyat memperjuangkan kelompok muda Caruban? Mendapat pertanyaan ini, Edy menerangkan bahwa ada beberapa anggaran dari pemerintah yang sebagian kecil berupa ADD difokuskan untuk desa, akan tetapi pos anggaran tersebut memang sangat terbatas. Namun pemerintah masih mempunyai program lainnya yang bisa diakses untuk dijadikan modal pengembangan kelompok. Menurut Edy, sebagian besar dinas maupun instansi pemerintah mempunyai anggaran khusus untuk pengembangan perekonomian rakyat. Tinggal bagaimana masyarakat mengejar informasi tersebut, karena dari pemerintah sendiri memang kurang maksimal dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sehingga dia berharap, FBMC mampu menjadi media penghubung antar kelompok yang memiliki jenis usaha yang sama, sehingga mempermudah pendataan jika akan dikembangkan lagi.

Dalam Perda No 1 tahun 2006, Caruban telah diangkat menjadi kota perdagangan dan pusat pelayanan publik. Hal ini sangat bertentangan dengan realitas sosial masyarakat, yang masih melakukan aktifitas keuangan di luar kota Caruban. Untuk itulah Edy selaku pengamat perekonomian menyarankan kepada masyarakat agar membeli semua kebutuhan di pasar sendiri agar uang tersebut tidak keluar daerah.

Hal ini dibenarkan oleh Ali Jayadi, selaku Komisi Pembangunan dan Ekonomi DPRD, melihat potensi kota Caruban ketika dikembangkan. Hal ini dapat diawali dari pemanfaatan kota sebagai tempat transit para pengemudi bertonase berat yang menempuh jarak jauh. Namun untuk menuju sebuah Kota tentunya membutuhkan persiapan yang cukup rumit berkenaan dengan tata ruang kota, sosial ekonomi masyarakat, maupun birokrasi pemerintahan. ”Kita sebenarnya sudah mengawali pusat pemerintahan sedikit demi sedikit, mulai dari perencanaan pembangunan tol yang akan dimanfaatkan pemerintah Caruban yakni dengan syarat pintu masuk tol terdapat dalam wilayah Caruban. Jika usulan para wakil rakyat ini diterima oleh pemerintah pusat, maka potensi pendapatan daerah pun akan bertambah,” ujarnya.

Memperkuat Penggerak Lokal

Dalam perjalanannya FBMC menggagas berdirinya lembaga ekonomi bersama yang diberi nama LEK DIMAR, singkatan dari Lembaga Ekonomi Kerakyatan ”Handidik Kagem Mahardika” (Dimar) yang anggotanya terdiri dari para penggerak kelompok-kelompok yang tergabung dalam FBMC.

Pada tanggal 9 November 2008, FBMC bersama LEK Dimar mengadakan diskusi sehari membahas bagaimana membangun kemandirian kelompok. Diskusi yang dilaksanakan di Rumah Sehat H. Bambang Singarto, depan pasar sayur Caruban ini juga membicarakan tentang Tata Ruang Kota Caruban yang disampaikan Ivan Nur Cahyo, sebagai narasumber, dan menghasilkan beberapa gagasan tentang usaha alternatif yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok anggota FBMC terkait dengan penataan kota Caruban sebagai kota transit dan perdagangan.
Rencana tindak lanjut dari diskusi yang diikuti sekitar 30 orang ini adalah bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang hendak dilakukan, diantaranya; Diskusi, Diklat, advokasi kebijakan tentang akses permodalan, pelatihan administrasi keuangan dan lain-lain. Untuk kegiatan tersebut FBMC telah menyediakan sekretariat bersama (sekber) yang akan disetting menjadi tempat pelatihan dan pendidikan. Sekber tersebut diserahkan pengelolaannya kepada LEK Dimar.